JEJAK SEJARAH LASKAR HIZBULLAH

 

Penakhatulistiwa.com – Resolusi Jihad 1945 yang dirumuskan oleh para kiai dahulu dalam menjaga dan mengawal kemerdekaan Indonesia merupakan ‘ruh’ dari Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada 22 Oktober.

Ketetapan tentang Resolusi Jihad bukan tanpa pertimbangan. Apalagi yang terlibat dalam Resolusi Jihad, besar kemungkinan memang elemen masyarakat yang berada dalam atau dekat dengan kalangan pesantren yang diidentikkan dengan sebutan “santri”.

Munculnya Resolusi Jihad tentunya didukung oleh situasi dan kondisi pada saat itu.Dengan ditetapkannya Resolusi Jihad, Laskar Hizbullah langsung melaksanakan tugasnya sebagaimana seruan untuk berjihad melawan Sekutu yang hendak menduduki kembali bangsa Indonesia yang 2 bulan sebelumnya telah memproklamasikan kemerdekaan.

Laskar Hizbullah merupakan barisan pasukan militer yang terdiri dari kiai, santri serta kalangan masyarakat lainnya. Tidak bisa dipungkiri juga, hadirnya Laskar Hizbullah merupakan bentuk apresiasi –selain juga kepentingan memperkuat militer Jepang dalam menghadapi Sekutu— pemerintah Jepang terhadap kalangan pesantren.

Dalam perang Asia Pasifik Jepang mulai terdesak oleh tekanan pasukan Amerika Serikat.pada April 1943 Jepang membuka kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk bisa masuk dan diterima menjadi personil militer dengan status prajurit bantu Jepang yang disebut Heiho. Jumlah pemuda Indonesia yang masuk Heiho hingga menjelang menyerahnya Jepang –atas Amerika Serikat dan sekutu— pada tahun 1945 diperkirakan mencapai 42.000 personil dengan perincian 24.873 personil Heiho di Jawa, 2.504 di Timor, dan di daerah-daerah mencapai 15.000 personil.

Pada Oktober 1943 Jepang membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri dari Batalyon di Jawa dan Bali. Karena dukungan tokoh Nasionalis dan Islam di Jawa, maka animo masyarakat terhadap pembentukan Peta begitu besar. Berbeda dengan sebelumnya, Heiho, di mana personilnya tidak bisa menjadi perwira karena strukturnya di bawahi langsung oleh angkatan perang Jepang, dan statusnya hanya prajurit bantu. Namun dalam kesatuan Peta, para personilnya dapat menduduki posisi perwira atau komandan. Secara keseluruhan jumlah personil Peta dari berbagai tingkatan di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 38.000 personil.

Sebagian besar komandan Batalyon Peta dengan pangkat Daidancho (Mayor) adalah para kiai dari lingkungan pesantren yang identik dengan amaliah ajaran tarekat. Itu terlihat saat latihan pertama dimulai pada 5 Oktober 1943, terdapat nama-nama kiai di antaranya seperti KH Tubagus Achmad Chatib (Banten), KH Sjam’oen (Banten), KH RM Moeljadi Djojomartono (Surakarta), KH Idris (Surakarta), KH R. Abdullah bin Noer (Bogor), KH Soetalaksana (Tasikmalaya-Priangan) KH Pardjaman (Pangandaran-Priangan), KH Masykoer (Bojonegoro), KH Cholik Hasjim (Surabaya), KH Deorjatman (Tegal), KH R. Amien Djakfar (Pamekasan-Madura), KH Abdoel Hamid Moedhari (Sumenep-Madura).

Dalam sejarahnya, Jepang tidak hanya sebatas menggulingkan dominasi serta keberhasilan mengusir Hindia Belanda dari tanah Indonesia. Di samping itu, pihak militer Jepang juga melakukan penindasan kepada masyarakat pribumi, salah satunya adalah kebijakan pemerintah Jepang tentang “Romusha” dimana ratusan ribu rakyat terutama laki-laki dewasa dipaksa untuk bekerja kepada pemerintah Jepang.

Tingkat kerja paksa tersebut lebih pedih dibanding Belanda yang sebelumnya pernah melakukan sistem tanam paksa. Hal itulah yang membuat banyak kalangan pribumi yang melakukan perlawanan atas kebijakan Jepang tersebut.

Selain itu, ada juga ulama kalangan pesantren yang menolak kebijakan pemerintah Jepang yang mengharuskan pribumi untuk menjalankan ritual Seikerei yakni sikap menghormat kepada Tenno Haika dengan cara membungkukkan badan 90 derajat dengan menghadap ke arah Tokyo. KH Hasyim Asy’ari dengan berani menyerukan seluruh umat Islam Indonesia supaya tidak melakukan Seikerei karena hukumnya haram. Akibatnya KH Hasyim Asy’ari dipenjarakan di Surabaya selama 4 bulan. Jepang akhirnya sadar, bahwa dalam aspek akidah, Islam tidak bisa tawar menawar.

KH Hasyim Asy’ari dibebaskan karena banyak pengikut kiai Hasyim yang tidak patuh terhadap Jepang selama memenjarakan kiai Hasyim Asy’ari, karena Jepang sendiri yang rugi tatkala memenjarakan tokoh-tokoh kiai pesantren. Setelah kejadian pemenjaraan KH Hasyim Asy’ari, ketentuan tentang Seikerei dihapuskan atau tidak diwajibkan bagi umat Islam Indonesia.

Pembebasan ditempuh Jepang, karena menyadari adanya potensi dari kalangan Islam tradisional pada saat itu identik dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan mayoritas masyarakat Islam di Jawa, mereka juga tidak ingin mengambil resiko hilangnya dukungan kalangan Islam terbesar.

Sebagai semacam “penebusan dan pengakuan” atas kesalahan Jepang, maka pada tahun 7 Desember 1942 pemerintah militer yang dalam hal ini adalah Sheiko Shikikan. Mengundang sebanyak 32 Ulama Jawa dan Madura, termasuk di dalamnya KH Hasyim Asy’ari, KH Mahfudh Shiddiq, KH Wahid Hasyim, untuk menghadiri sebuah resepsi penghormatan Jepang terhadap ulama di bekas Istana gubernur Jenderal di Jakarta.

Pada Juli 1943 dimulai memobilisasi sekitar 60 kiai ke Jakarta untuk mengikuti kursus-kursus latihan selama kurang lebih sebulan. Secara keseluruhan latihan diselenggarakan sebanyak 17 kali hingga bulan Mei 1945 terhitung lebih dari 1000 kiai telah menyelesaikan kursus pelatihan tersebut.

Pemerintah militer Jepang melakukan respons terhadap usulan pada tanggal 13 Oktober 1943 dari kalangan Islam. Setelah hampir setahun, maka pada 14 Oktober 1944 pemerintah militer menyetujui usulan untuk membentuk kesatuan militer dari kalangan Islam.

Pada 8 Desember 1944 pemerintah militer Jepang secara resmi mengumumkan tentang dibentuknya pasukan sukarela Islam khusus. Kesatuan sukarela Islam itu dinamakan Hizbullah atau “tentara Allah” dengan format sebagai korps cadangan untuk kesatuan peta. Para kiai yang tercatat sebagai perwira Peta mendapat tugas untuk melatih dasar-dasar latihan dan kemampuan militer terhadap anggota Hizbullah.

Pembentukan Hizbullah ini, dipublikasikan dalam majalah Suara Muslimin Indonesia dan tindakan lanjut dari KH Wahid Hasyim –pada saat itu selaku ketua Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)— menggelar rapat untuk membicarakan hal ini di Taman Raden Saleh, Jakarta pada 13 September 1944. Sebulan kemudian Masyumi mengadakan rapat khusus dengan mengajukan kesepakatan untuk mengajukan resolusi kepada Jepang agar segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Gerakan baru dari kalangan pesantren nampaknya tidak hanya sebatas coba-coba saja. Hal ini terlihat ketika tindak lanjut dari rencana pendidikan dan pelatihan bagi anggota Hizbullah maka setiap pesantren diminta mengirimkan lima santri untuk menjalani pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Cibarusa, Bogor.

Secara fungsional status Hizbullah ini adalah sebagai kesatuan yang akan membantu kesatuan sebelumnya, Peta, dalam upaya pembelaan tanah air. Sementara secara ideologis maksud dan tujuan atas keberadaan Hizbullah ini adalah menjunjung tinggi perintah agama, menginsyafkan seluruh umat Islam serta berusaha meningkatkan upaya dan membulatkan segenap tenaga untuk berjuang bersama pasukan Jepang.

Pada Januari 1945 kepengurusan Hizbullah pusat dibentuk berdasarkan hasil dari rapat pleno Masyumi ketika sedang membicarakan kedudukan Hizbullah di hadapan Peta. Diputuskan pimpinan pusat dari Barisan Hizbullah adalah KH Zainul Arifin, dengan didukung struktur Bagian Umum (Suroyo dan Sujono), Bagian Propaganda (Anwar Cokroaminoto, KH Zarkasyi, dan Masyhudi); Bagian Perencanaan (Muhammad Junaidi); Bagian Keuangan (Raden Haji Oned Junaedi dan Mangkusasmito).

Pelatihan laskar Hizbullah dipimpin oleh kapten Yanagawa dengan dibantu 20 chudanco Peta di sebuah lapangan seluas 20 hektare. Di tempat ini disediakan asrama, ruang kelas, musholla. Materi yang diajarkan adalah teknik bertiarap, merangkak, formasi bergerak satu per satu ke belakang, teknik mengintai, penggunaan sangkur, hingga serangan komando.

Mereka juga mendapat pengajaran perakitan bom molotov dan bahan peledak lainnya, serta diperkenalkan tentang teknik perang gerilya. Pelatihan militer bagi Hizbullah selesai pada 20 Mei 1945. Usai menjalani pelatihan, para peserta kembali ke kampung masing-masing atau di pesantren-pesantren. Dari pelatihan militer tersebut Laskar Hizbullah yang dahulu identik dengan Islam tradisional itu mempunyai bekal teknik militer dengan cukup baik.

Terbentuk menjelang kemerdekaan, Laskar Hizbullah lebih banyak berhadapan dengan musuh (sekutu) setelah proklamasi. Sejak Oktober 1945 hingga akhir1946, serta Agresi Militer Belanda pada tahun 1947. Laskar Hizbullah bertempur menghadapi perlawanan tentara Sekutu, tersebar di wilayah seperti Surabaya, Jawa Timur, Semarang dan Ambarawa, Jawa Tengah dan Priangan (Bandung dan sekitanya) Jawa Barat.

Namun peristiwa yang paling hebat yang dikenal saaat ini adalah momen 10 November 1945 (Hari Pahlawan) dan 23 Maret 1946 (Hari Bandung Lautan Api). Presiden Indonesia mengeluarkan ketetapan untuk mempersatukan TKR dan laskar perjuangan menjadi tentara resmi dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI), ketetapan itu diresmikan pada 3 Juni 1947 dengan menempatkan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI.

Kesatuan-kesatuan Hizbullah dalam TNI melebur ke dalam kesatuan setingkat brigade, resimen, batalyon, seksi pasukan dalam organisasi TNI. Dengan keputusan yang demikian, para perwira dalam kesatuan Hizbullah yang menempati kedudukan di masing-masing jenjang kesatuan yang menempati kedudukan dikepangkatan sebagaimana yang diatur dan berlaku dalam kesatuan TNI.

#PPDSM