Dinkes Ajak Jajaran OPD Kab Cirebon Tangani Masalah Stunting
Penakhatulistiwa.com – Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan.
Bahkan, stunting dapat menyebabkan kerugian bangsa dan negara. Karena, jika seorang anak yang menderita stunting tidak dapat berkompetisi lantaran terlambat pemikirannya.
Sebab itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk penanggulangan permasalahan stunting melalui perbaikan gizi, ekonomi, sosial dan budaya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto saat menghadiri kegiatan workshop analisis penanganan dan penanggulangan stunting di salah satu Hotel wilayah Kabupaten Cirebon, Selasa (2/7/2019) siang.
Menurutnya, kegiatan pendampingan Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dalam rangka untuk penanganan dan penanggulangan stunting. “Alhamdulillah sekarang memang salah satunya adalah petunjuk penanggulangan stunting ini, tidak hanya Pemerintahan saja tetapi dari Akademisi Univesitas Padjajaran,” kata Dr. Edi.
Kendati begitu, bahwa Kabupaten Cirebon telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dalam penanganan dan penanggulangan stunting didampingi oleh UNPAD. “Beliau-beliau ini adalah salah satu pendamping di Kabupaten Cirebon untuk penanganan Stunting percepatan,” ujar Dr. Edi.
Ia menjelaskan dalam kegiatan workhsop tersebut untuk membentuk tim konvergensi. “Jadi semua terarahkan nanti untuk penanganan Stunting,” tuturnya.
Menurut dia, stunting merupakan dimana kondisi badan seorang anak yang mengalami kurus dan pendek. “Apakah nanti secara ekonomi, budaya, prilaku, semua akan diteliti di satu wilayah tersebut,” tukas Dr. Edi.
Oleh karena itu, Dr. Edi berujar untuk penanggulanganya akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk penanganan Stunting tersebut.
Dirinya mengapresiasi Akademis UNPAD karena akan mendampingi selama beberapa bulan kedepan untuk terbentuknya suatu naskah Akademik yaitu Pergub stunting. “Inilah diperlukan karena untuk payung hukumnya. Jadi bagaimana setiap OPD itu bisa dan mampu mengeluarkan dana-dana untuk penanggulangan Stunting disetiap OPD,” pungkasnya.
Dr. Edi juga menilai stunting dapat menyebabkan kerugian suatu bangsa. “Kenapa? Seharusnya berkompetisi tidak bisa, seharusnya normal, tidak bisa, seharusnya sekolah, terlambat sekolahnya, atau pemikiranya terlambat,” katanya.
Lanjutnya, pihaknya perlu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dengan cara percepatan stunting melalui perbaikan gizi, ekonomi, sosial dan budaya. “Semua akan kita perbaiki, semua unsur daripada manusianya,” jelas Dr. Edi.
Dalam penanganan tersebut, dirinya mengaku memiliki sejumlah tantangan yang harus ia hadapi bersama. “Tiap semua unsur OPD ini belum menjadi satu, artinya belum konvergensi. Masih terpecah-pecah, sendiri-sendiri,” ungkapnya.
“Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Disperindag sendiri. Jadi semua sendiri-sendiri,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya Pergub nantinya harus terarah. “Contoh misalkan di Desa A ada banyak orang yang terkena stunting, nah dikeroyok untuk perbaikan semua. Dari setiap OPD, tiap OPD-OPD akan membangun semua penanganan stunting,” tandas Dr. Edi.
Dalam catatannya, dari 412 Desa, pada 2016 lalu angka stunting mencapai 12,3%, sedangkan 2017 lalu bertengger pada level 10,7% dan 2018 berada pada posisi 8,86%. Hal tersebut, kata dia, dalam kurun 3 tahun terkahir jumlah stunting di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan.
Meski begitu, dirinya pun mengatakan, untuk cita-cita 2024 Jawa Barat bisa mencapai 0% jumlah Stunting. Bahkan, ia mengaku dalam penanganan Stunting merupakan penanganan yang luar biasa. “Ini adalah masalah bangsa dan segera percepatan untuk penurunan masalah stunting,” ujar Dr. Edi.
Dikatakannya, perbaikan gizi terbagi menjadi dua yakni spesifik dan sensitif. “Spesifik adalah yang berhubungan dengan gizi, penimbangan bulan balita, penanganan masalah tablet Fe. Itu biasanya ranahnya di kesehatan,” jelasnya.
Yang terpenting, kata dia, adalah sensitif terdapat sejumlah OPD. “Ada Dinas Ketahanan Pangan, Indag dengan labelisasinya, yodiumnya, kemudian PUPR dengan jambanisasinya, akses jalannya, pertanian bagaiaman dengan bibit pertanianya, Dinsos dengan Rutilahunya. Semua ikut menjadi ikut membangun,” sebutnya.
Dirinya berharap dapat terbentuknya konvergensia yang merupakan persatuan semua OPD untuk penurunan stunting di Kabupaten Cirebon. Mu