Sorot Dana Kapitasi, Gabungan LSM Serbu Dinkes Kab Cirebon

Penakhatulistiwa.com – Sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Cirebon, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan terkait dana kapitasi BPJS kesehatan yang dinilai mereka tidak transparansi, Senin (8/7/2019) siang.

Hal tersebut, sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk itu, mereka meminta dinas terkait transparansi dalam penggunaan dana kapitasi tersebut.

Tak hanya itu, mereka dari 10 komisioner LSM menghendaki adanya transparansi tentang adanya dana kapitasi tersebut. Jika merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Kendati demikian, untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah.

Pantauan Penakhatulistiwa.com di lokasi, saat orasi berlangsung, nampak puluhan petugas Kepolisian Polres Cirebon tengah berjaga-jaga di depan pintu masuk Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, mereka dalam orasinya menyampaikan, rasa kekecewaannya lantaran tidak bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

“Sekarang kosong teman-teman, siapa yang mau menemani kita,” ujar salah seorang pendemo tersebut juga diiringi sorak suara pendemo lainya, Senin (8/7/2019) siang.

Meski begitu, mereka meminta kepastian transparansi penggunaan dana kapitasi tersebut. “Sampai ada kepastian dana kapitasi harus diterbitkan atau minimal kasih tahu. Bahwa kami 10 ormas yang tergabung dalam forum pengen tahu dana kapitasi ini harus untuk apa,” katanya.

“Bahwa dana kapitasi harus segera dibuatkan oleh mereka. Mereka harus tahu, dan kita wajib tahu,” imbuhnya.

Jika suara aspirasi mereka tidak diindahkan, kedepannya, mereka akan berencana melakukan orasi atau unjuk rasa yang lebih besar.

“Walaupun kita hari ini tidak ada keputusan dan tidak ada jalan lain, kita aksi lebih besar teman-teman, setuju tidak tidak teman-teman,” tandasnya diiringi sorak suara setuju pendemo lainya.

Hal tersebut, kata dia, demi masyarakat Kabupaten Cirebon menginginkan transparansi penggunaan dana kapitasi. “Mereka jangan hanya menerima gaji, jangan berfoya-foya, itu uang rakyat. Dinas Kesehatan harus tahu itu,” tegas dia dalam orasinya.

Menurutnya, bahwa dana kapitasi tersebut bukanlah untuk rebutan. “Bahwa dana kapitasi harus jelas peruntukanya. Bukan untuk ajang bancak-bancakan (rebutan),” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni angkat suara, bahwa dana kapitasi merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. “Dana kapitasi sudah jelas peruntukannya, sudah jelas juknisnya. Dana kapitasi ada di Puskesmas, langsung dari pusat tidak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes),” kata Enny saat dikonfirmasi media ini melalui pesan singkat Watshappnya.

Enny mengaku saat ini dirinya tengah bertugas di luar Kota. “Saya tugas luar kota mas, saya belum dapat laporan dari para Kabid yang menghadapi pendemo, pastinya ada audiensi. Apa yang menjadi masalahnya,” ujar Enny.

Meski begitu, Enny menilai dalam penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan suatu kewajaran. “Demo sih mangga aja, gak ada yang melarang,” jelasnya. Mu