Besok, PPR Unjuk Rasa Di Depan Kantor Gubernur
Penakhatulistiwa.com – Merasa belum puas atas perubahan yang terjadi di Indonesia sejak reformasi 1998 yang dinilai masih banyak kebijakan yang tidak condong untuk kepentingan rakyat, Persatuan Perjuangan Rakyat (PPR) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (28/10/2019).
Rencana aksi unjuk rasa itu diungkapkan Taufik salah satu peserta aksi yang tergabung di Persatuan Perjuangan Rakyat saat konferensi pers yang di ikuti sekitar 50 peserta di Warung Cokro, Jalan Prapen 22 Surabaya, Minggu (27/10/19) siang.
Dikatakannya, dengan digulirkannya banyaknya kebijakan pemerintah sekarang, sehingga banyak mencederai agenda reformasi dan cita-cuta UUD 1945. “Oleh karena itu, gerakan-gerakan rakyat dari berbagai organisasi, serikat dan federasi telah bermufakat untuk bersatu sebagai Persatuan Perjuangan Rakyat demi melawan penindasan atas nama demokrasi dengan menggelar aksi unjuk rasa besok (Senin)” ungkapnya.
Adapun beberapa poin tuntutan yang yang akan dinyatakan dalam aksi unjuk rasa diantaranya, mendesak presiden untuk menerbitkan perpu kpk dan mencabut mandat pimpinan kpk yang bermasalah. Serta menolak RKUHP, RUU pemasyarakatan, PSDN, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan dan ketahanan siber, sumber daya air, minerba dan budidaya pertanian, perkelapasawitan dan segala rancangan undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, baik sebagian maupun keseluruhan.
Serta mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat melalui perpu atau jalur konstitusional lainnya. Dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perampasan aset.
Selain itu, Persatuan Perjuangan Rakyat juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kerusakan ekologis di seluruh Indonesia, mempidanakan korporasi pembakar hutan dan pengrusak lingkungan serta mencabut ijinnya.
Bahkan, di bidang keamanan juga menolak keterlibatan TNI dan POLRI di segala bentuk jabatan sipil. Seperti menuntut pemerintah untuk segera menarik mundur militer di Papua serta meminta pemerintah melindungi aktivis pegiat HAM.
Dalam bidang kesejahteraan, menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan menolak kenaikan iuran BPJS.
Sesuai seluruh butir tuntutan yang akan dinyatakan saat aksi unjuk rasa besok di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Persatuan Perjuangan Rakyat menilai semua itu adalah bukti perlawanan sekaligus kesaksian rakyat yang melihat, mendengar dan merasakan sakitnya penderitaan negara.
Dengan demikian, Taufik berharap agar gerakan itu selalu mendaptkan dukungan penuh dari kalangan masyarakat. “Sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat, kami butuh support dan dukungan mereka,” tegasnya. Hendrik