PRIBAWA: DERAJAT KEBANGSAWANAN CIREBON

Penakhatulistiwa – Persoalan tentang derajat seseorang dalam tatanan masyarakat adalah suatu persoalan yang inheren dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia.

Tradisi yang bersifat hierarkis itu kemudian malah menjadi semakin kuat berkat proses institusionalisasi yang terjadi dalam bidang agama maupun politik masyarakat. Kehidupan sosial pun terstratifikasikan ke dalam sejumlah susunan kelompok masyarakat yang bersifat vertikal.

Terkait derajat ini, dikenal istilah pribawa untuk menyebutkan konsep dan istilah peringkat kebangsawanan di wilayah Cirebon.

Dalam sejarah tradisi Cirebon, hal ini sempat menjadi biang permasalahan yang melibatkan para petinggi di internal penguasa Cirebon.

Pemilihan Sunan Maulana Jati sebagai pengganti Pangeran Walangsungsang dengan tanpa mempertimbangkan elektabilitas sosok Pangeran Carbon (putra P. Walangsungsang) adalah salah satu contohnya.

Ketika itu, garis pancer laki-laki sebetulnya ada di P. Carbon, namun tampuk kepemimpinan ternyata jatuh pada Sunan Jati yang merupakan iparnya.

Derajat kebangsawanan terkait hal ini pun sempat dipersoalkan, yang lalu mereda karena “kepantasan” menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan.

Beratus tahun setelahnya, pribawa tetap menjadi suatu hal menarik yang acapkali diperselisihkan.

Tidak hanya di kalangan bangsawan atas penguasa, namun hingga ke tingkat ningrat yang lebih bawah statusnya.

Di samping tradisi yang telah mendarah daging, pelbagai keuntungan yang dihasilkan dari mulianya pribawa seseorang menjadikan hal itu terus diperebutkan.

Pada saat Cirebon terbagi menjadi beberapa kekuasaan di tahun 1677, pribawa menjadi salah satu komponen penting yang dibahas para pinangeran.

Hal itu mutlak dilakukan untuk menentukan siapakah tokoh yang paling pantas untuk menempati sejumlah kedudukan.

Pasca dilantiknya Ratu Katiga Sanak yang menandai lahirnya kesultanan-kesultanan, kisruh terkait pribawa di antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja.

Kondisinya justru malah semakin menjadi. Melihat hal itu, pihak Belanda akhirnya turut mengintervensi dan mengikat Cirebon dalam perjanjian-perjanjian.

Beberapa perjanjian ini, terdapat dalam Buku PERJANJIAN & KONTRAK SULTAN-SULTAN PERTAMA CIREBON DENGAN PEMERINTAHAN AGUNG VOC. (Prof Tendy)