Kabupaten Cirebon Surplus Beras, Distan Tak Setuju Jika Kran Impor Beras Dibuka
Cirebon, Penakhatulistiwa.com- Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak menyetujui jika pemerintah pusat membuka kran impor beras. Sebab, di Kabupaten Cirebon di tahun 2020 mengalami surplus beras mencapai 102.913 ton.
“Saya tidak setuju, kalau kran impor beras saat ini dibuka. Karena di daerah pun, kita sudah surplus,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Wasman, Kamis (18/3/2021) pagi.
Wasman menjelaskan produksi beras Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai 372.732 ton, sementara kebutuhan untuk Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,2 juta jiwa hanya sekitar 581.395 ton.
“Kita masih ada kelebihan surplus beras, tentu ini beras yang tadi bergerak sesuai mekanisme pasar,” jelasnya.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19.
“Ini terbukti, di Kabupaten Cirebon tahun 2020 kita beras surplus beras menurut data yang ada 102.913 ton,” ucap Wasman.
Ia mengatakan impor beras berpotensi membuat harga beras lokal turun dan biaya produksi pun meningkat, sehingga dapat mengancam kesejahteraan petani.
“Wah ini akan sangat terasa sekali di harga, harga pasti anjlok, sedangkan biaya produksi itu naik. Biaya produksi itu seperti, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja,” terangnya.
Wasman juga menuturkan, bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap rencana pemerintah pusat membuka kran impor beras tidak lakukan sekarang ini.
“Itu mungkin kebijakan di pusat, tapi kita di daerah harus menyuarakan, meyakinkan, bahwa di daerah pun terjadi surplus,” ucapnya.
Sebelumnya, pihaknya bersama Kementerian pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan yang diwakili oleh Kepala Peramalan Organisme Penggangu Tanaman telah melihat ketersediaan stok beras di Gudang Bulog, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung.
“Hari minggu lalu, bahkan sampai melihat stok beras yang ada. Kita lihat di gudang Bulog Tuk, untuk meyakinkan supaya tidak ada impor beras,” ujarnya.
Sebab menurutnya, rencana impor beras akan memengaruhi harga gabah kering panen (GKP). Dimana harga gabah kering panen biasanya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.200 per kilogram. Namun, harga gabah kering panen terdapat penurunan menjadi Rp 3.800 per kilogram.
“Yang gabah kering giling (GKG) sekarang HPP Rp 5.300 per kilogram. Dilapangan saat ini GKP, ada yang Rp 3.800 per kilogram, seharusnya Rp 4.200 per kilogram mungkin tergantung kualitas,” ungkapnya.