AKBP M Fahri : Penetapan Tersangka Nurhayati, Atas Petunjuk JPU Kejari Sumber

Kota Cirebon : Kasus penyelewengan APBDes sejak 2018 – 2020 senilai Rp800 juta yang di lakukan Kuwu desa Citemu Kecamatan Mundu, Supriyadi, menyeret nama Kaur keuangan Nurhayati yang merupakan pelapor, awal mulanya kasus ini terungkap. Penetapan status, Nurhayati menjadi tersangka oleh Polres Cirebon Kota dirasa sudah memenuhi kaidah hukum yang berlaku, dan atas masukan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar menjelaskan, awalnya, berkas atas nama Supriyadi tidak lengkap atau P19,  sehingga berkas tersebut dikembalikan. Selanjutnya, penyidik mempunyai kewajiban untuk melengkapi berkas atas petunjuk JPU. “Dengan petunjuk-pentunjuk yang diarahkan JPU untuk tahapan selanjutnya, yang dituangkan di berita acara koordinasi dan konsultasi dimana petunjuknya agar Nurhayati dilakukan pemeriksaan secara mendalam,” ujar AKBP M Fahri pada sesi ekpose Sabtu (19/02/2022)

Fahri menambahkan, penetapan status tersangka karena peran Nurhayati, dianggap membantu dengan ikut serta menyalurkan anggaran desa ke Supriyadi. “Seharusnya anggaran tersebut disalurkan ke bidang masing – masing, tapi Nurhayati justru memberikan anggaran tersebut langsung ke Supriyadi, dan dianggap ikut memperkaya Supriyadi, atas dasar itulah Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka,”katanya.

Menurut Fahri, dalam hukum acara pidana sudah diatur ada kewajiban dari penyidik untuk melengkapi petunjuk yang sudah diarahkan oleh JPU dan sudah menjadi kewajiban untuk melengkapi berkas paling lama 14 hari dari tanggal penerimaan berkas. “Penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Walaupun Nurhayati kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik namun, tindakan yang dilakukan Nurhayati masuk dalam rangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi,” pungkasnya.