Cirebon, penakhatulistiwa.com- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Rudiana, SE secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton. Ia menilai rencana tersebut dianggap kurang tepat, terlebih dalam waktu dekat di Kabupaten Cirebon akan ada panen raya.
“Kalau saya sih kurang tepat, apalagi sekarang mau panen raya. Dengan adanya petani yang panen, nantinya akan ada gabah yang baru,” ujar Rudiana, SE diruang kerjannya, Jumat (26/3/2021) siang.
Menurut Rudiana, impor berpotensi membuat harga beras lokal turun, dan otomatis harga pembelian gabah di petani pun turun, sehingga mengancam kesejahteraan petani.
“Kita prihatin, baru isu saja harga gabah anjlok. Apalagi kalau benar-benar diizinkan (impor beras) yang katanya, satu juta ton itu,” ujarnya.
Dia menuturkan, gabah kering giling (GKG) dilapangan terdapat penurunan dibawah harga pembelian pemerintah (HPP) sekitar Rp 4.500 perkilogram. Apalagi, lanjutnya, harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 3.500 perkilogram.
“Harga pembelian pemerintah gabah kering giling diatas Rp 5.100 perkilogram. Sekarang di petani harga gabah kering giling Rp 4.500 perkilogram, berarti dibawah harga pembelian pemerintah (HPP),” jelasnya.
Ia mengungkapkan kecemasan petani pun semakin bertambah dengan adanya isu rencana impor beras. Terlebih, kata dia, petani sulit mendapatkan pupuk subsidi, dan lahan pertaniannya mereka sempat terdampak banjir.
“Kemarin petani sudah banyak permasalahan diawal dengan adanya pupuk subsidi yang langka atau susah dijangkau, ada juga yang pupuk non subsidi yang harganya begitu mahal. Di tambah-tambah, mungkin area lahan sawahnya terdampak banjir. Sekarang ada wacana mau impor beras, baru wacana saja sudah menurunkan harga gabah,” terang Rudiana.
Oleh karena itu, Rudiana menilai rencana kebijakan impor beras dapat melukai hati petani khususnya di Kabupaten Cirebon.
“Tentunya ini sangat memukul petani, lamunan jare wong Jawa, iki gabah e kita kanggo apa? Karena kita tahu, beras dari luar negeri atau impor lebih murah,” katanya.
Kendati demikian, dirinya tidak ingin kebijakan impor beras mengancam kesejahteraan petani. Tidak hanya itu, ia menuturkan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap impor beras tidak dilakukan saat Kabupaten Cirebon mengalami surplus beras.
“Banyak petani bahasanya (curhat) seperti itu, ngapain beras impor kita disini beras banyak apalagi Kabupaten Cirebon tahun 2020 mengalami surplus beras,” ucap Rudiana.
Oleh sebab itu, Rudiana menegaskan, bahwa di Kabupaten Cirebon tidak memerlukan beras impor. Sebab, pada tahun 2020 lalu Kabupaten Cirebon mengalami surplus beras.
“Apalagi kalau disini (Kabupaten Cirebon) surplus beras, otomatis contoh di daerah Kabupaten Cirebon, kita gak butuh beras impor,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah daerah maupun pusat lebih berpihak kepada para petani, karena mereka (petani) belakangan ini sudah dipermasalahkan dengan adanya kelangkaan pupuk subsidi maupun lahan pertanian sempat terdampak banjir. Apalagi, lanjut dia, sekarang ada dampak wacana impor beras yang dari Kementerian Perdagangan.
“Gak usah impor beras ngapain, disini kita sudah banyak beras. Tahu sendiri daerah saya Jamblang, namanya healer pabrik beras di Bakung yang puluhan pabrik siap memproduksi beras. Mereka juga gambil gabahnya gak dari luar (daerah), karena kita disini Kabupaten Cirebon area lahan pertaniannya luas,” kata Rudiana.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H Wasman pernah menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya rencana impor beras. Sebab, di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami surplus beras mencapai 102.913 ton.
“Saya tidak setuju, kalau kran impor beras saat ini dibuka. Karena di daerah pun, kita sudah surplus,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Wasman, Kamis (18/3/2021) lalu.
Wasman menjelaskan produksi beras Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai 372.732 ton, sementara kebutuhan untuk Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,2 juta jiwa hanya sekitar 581.395 ton.
“Kita masih ada kelebihan surplus beras, tentu ini beras yang tadi bergerak sesuai mekanisme pasar,” jelasnya.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19.
“Ini terbukti, di Kabupaten Cirebon tahun 2020 kita beras surplus beras menurut data yang ada 102.913 ton,” ucap Wasman.
Ia mengatakan impor beras berpotensi membuat harga beras lokal turun dan biaya produksi pun meningkat, sehingga dapat mengancam kesejahteraan petani.
“Wah ini akan sangat terasa sekali di harga, harga pasti anjlok, sedangkan biaya produksi itu naik. Biaya produksi itu seperti, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja,” terangnya.
Wasman juga menuturkan, bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap rencana pemerintah pusat membuka kran impor beras tidak lakukan sekarang ini.
“Itu mungkin kebijakan di pusat, tapi kita di daerah harus menyuarakan, meyakinkan, bahwa di daerah pun terjadi surplus,” ucapnya.
Sebelumnya, pihaknya bersama Kementerian pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan yang diwakili oleh Kepala Peramalan Organisme Penggangu Tanaman telah melihat ketersediaan stok beras di Gudang Bulog, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung.
“Hari minggu lalu, bahkan sampai melihat stok beras yang ada. Kita lihat di gudang Bulog Tuk, untuk meyakinkan supaya tidak ada impor beras,” ujarnya.
Sebab menurutnya, rencana impor beras akan memengaruhi harga gabah kering panen (GKP). Dimana harga gabah kering panen biasanya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.200 per kilogram. Namun, harga gabah kering panen terdapat penurunan menjadi Rp 3.800 per kilogram.
“Yang gabah kering giling (GKG) sekarang HPP Rp 5.300 per kilogram. Dilapangan saat ini GKP, ada yang Rp 3.800 per kilogram, seharusny a Rp 4.200 per kilogram mungkin tergantung kualitas,” ungkapnya.