Penakhatulistiwa.com – Perseteruan dalam pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya dengan klub soal Musyawarah Kota Luar Biasa ( muskotlub) terus bergulir hingga terdengar ke telinga Pengurus Pusat PBSI dan menganggap kegiatan itu tabrak aturan ad/rt.
Sebagai Kabid Organisasi PP.PBSI, Edi Sukarno mengatakan, kalau itu benar terjadi akan digelar musyawarah kota luar biasa (Muskotlub) PBSI Surabaya yang diadakan oleh klub perkumpulan Klub, berarti mereka melanggar aturan ad/rt PBSI.
“Menggelar muskotlub itu tidak semudah seperti membalikan tangan,” tegas Edi di Jakarta, minggu (3/2).
“Harus ada alasan kuat seperti, permintaan 2/3 anggota klub yang sah dan aktif, atau tidak aktifnya ketua umum secara permanen (meninggal)” imbuhnya.
Edi juga menambahkan, PP PBSI bidang organisasi sementra ini akan mempelajari kasus PBSI Surabaya dan berkomunikasi dengan Pengprov PBSI Jatim terkait hal tersebut.
Ditempat lain, ketua pengprov PBSI Jawa timur, Oei Wijanarko Adi Mulya, ketika dihubungi lewat whatsAppnya terkait akan digelarnya muskotlub PBSI Surabaya. Dia hanya menjawab dan tidak ingin ikut campur masalah tersebut.
“Tanya ke klub saja, jangan sangkut pautkan saya,” jawab Wijar, senin (4/2).
Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya isu yang berkembang di lapangan, bahwa “Diduga” Pengprov PBSI ikut bermain mata terkait gonjang ganjing PBSI Surabaya.
Sebagai Ketua PBSI Surabaya, Bayu Wira, ketika dikonfirmasi terkait permintaan muskotlub oleh klub yang akan digelar Rabu 6 februari, Dia enggan mengomentari dengan alasan apa dasarnya mereka meminta muskotlub, sementara semua bentuk pertanggung jawaban sudah dibukukan dan dilaporkan di musyawarah kerja kota (Muskerkot) PBSI Surabaya 2019 di depan anggota klub.
“Saya lebih baik ngurusi pekan olahraga provinsi dan piala Walikota 2019, daripada ngurusi mereka yang jelas jelas melanggar ad/rt.” pungkasnya,Di Surabaya, Minggu (3/2).